PEMKAB MANDAILING NATAL BAHAS SOLUSI TRAGEDI GAS BERACUN BERSAMA WARGA SIBANGGOR JULU

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan koordinasi yang berkesinambungan baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, guna pemulihan psikologis warga Masyarakat Sibanggor Julu yang terkena dampak langsung atas tragedi gas beracun akibat bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Hari ini, bertempat di Aula Kantor Bupati di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan dialog guna membahas solusi dari tragedi gas beracun akibat bocornya pipa pengeboran panas bumi bersama perwakilan masyarakat Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu (30/1).

Turut mendampingi Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, adalah Sekda Mandailing Natal, Gozali Pulungan, Kadis Kominfo Mandailing Natal, Drs. M. Sahnan Pasaribu,MM., Asisten I Setdakab, Alamulhaq Daulay, SH., Camat Puncak Sorik Marapi, Akhiruddin, dan beberapa pimpinan OPD terkait lainnya serta belasan perwakilan warga masyarakat Desa Sibanggor Julu.

Pada kesempatan dialog tersebut, Camat Puncak Sorik Marapi, Akhiruddin terlebih dahulu menyampaikan laporan singkat dengan menjelaskan kronologis kejadian dan peristiwa bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP yang terjadi di wellpad T Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Akibat dari bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP menyebabkan 5 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Panyabungan dan Rumah Sakit Permata Madina.

Sementara itu, dihadapan perwakilan warga masyarakat Desa Sibanggor Julu, Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution menyampaikan rasa dukacita yang mendalam dan mengharapkan solusi yang dibahas dalam pertemuan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Sibanggor Julu dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan pihak SMGP sehingga tercipta kesepahaman yang harmonis antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah.

“Mencermati peristiwa bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP yang terjadi di wellpad T Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi, atas nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, saya mengucapkan dukacita yang mendalam, karena masyarakat Desa Sibanggor Julu adalah warga yang saya pimpin,” Kata Dahlan penuh haru.

Menindaklanjuti adanya korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP yang terjadi di wellpad T Desa Sibanggor Julu, Bupati Mandailing Natal menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk melakukan pengecekan kesehatan masyarakat secara periodik. Tak lupa pula Bupati Mandailing Natal menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan berupa Sembako guna memenuhi kebutuhan sehari-hari warga masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari musibah ini karena pada umumnya warga masih takut melakukan aktivitas di sawah, ladang dan kebun milik mereka yang belokasi di dekat lokasi bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP.

Selanjutnya Bupati Mandailing Natal juga mengajak dan mengharapkan warga masyarakat yang terkena dampak bocornya pipa pengeboran panas bumi milik PT. SMGP untuk tetap waspada dalam beraktivitas, sekaligus menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.

Di akhir kesempatan tersebut, Bupati Mandailing Natal juga mengharapkan pihak SMGP dalam melakukan operasional pengeboran selalu mempertimbangkan keselamatan warga sekitar dengan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur yang ketat, sehingga dimasa mendatang tidak terjadi lagi musibah yang sama.

“Saya, Selaku Pimpinan Daerah ini tidak akan mengizinkan perusahaan beroperasi di wellpad tersebut sebelum semua persoalan selesai. Meskipun disatu sisi saya harus menjaga investasi di daerah ini, tetapi jika menyalahi aturan yang ada harus ditindak sesuai hukum,” tegas Dahlan.